Ayah Eca

Bagi teman-teman bendahara pengeluaran, untuk membantu melakukan pembuku Ditulis oleh: Razali 1. PPK PPS 2. Antivirus 3. Pencalonan 4. BKU   5. SIMD 6. IKLAN PREMIRE BKU Bagi teman-teman Bendahara Pengeluaran, tentu sudah menjadi kewajiban pokok untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dalam suatu catatan pembukuan tersendiri. Kalo ga percaya, buka aja PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara. Terus, bagaimana cara pencatatan dan pembukuan atas transaksi-transaksi pengeluaran uang negara? Sesuai dengan PMK No. 73 Tahun 2008 dan Perdirjen Perbendaharaan No 47 Tahun 2009 setiap Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan Pembukuan dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uangnya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).  Biar gampang ngerjainnya, siapa tau Aplikasi BKU sederhana ini dapat memudahkan teman-teman dalam menyusun BKU nya masing-masing...

Berbicara tentang Aplikasi untuk melakukan Pembukuan Bendahara Pengeluaran Dipa APBN memang ga ada habis-habisnya. Ini dikarenakan hingga saat ini pemerintah belum menyediakan aplikasi khusus dan resmi untuk memudahkan Bendahara APBN dalam mengelola DIPA, baik itu untuk melaksanakan Pembukuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan hingga masalah dalam mengelola Realisasi Anggaran yang telah digunakan. Menurut pengalaman, hal yang paling rumit dalam mengelola dipa adalah dalam hal pengambilan Pos/Akun, kerap kali Bendahara salah dalam mengambil akun dalam melaksanakan penarikan ke KPPN, ini terjadi karena sangat sulit untuk mengontrol rincian saldo setiap Akun per kegiatan. Aplikasi SPM sendiri tidak dapat menangani masalah ini, Realisasi Anggaran yang terdapat pada Aplikasi SPM selalu menjumlahkan akun yang sama dalam setiap Output Kegiatan, Padahal dalam DIPA APBN, Satu Output bisa saja memiliki banyak urutan kegiatan. Aplikasi SAKPA juga demikian, selalu menjumlahka...

Untuk kemudahan dan kelancaran dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Berikut saya sertakan contoh Format bentuk pertanggungjawaban anggaran yang harus dipersiapkan oleh masing-masing Sekretariat PPK dan PPS dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014. Untuk mencegah rasa ketidak percayaan oleh para PPK/PPS/KPPS/Linmas, dan untuk transparansi anggaran, Setiap Sekretaris PPK/PPS disarankan untuk menggandakan/memperlihatkan Foto Copy DIPA Anggaran Badan Penyelenggara Adhoc TA 2014 yang diterima dari KIP Singkil kepada seluruh anggota PPK/PPS masing-masing.   Yang Perlu diperhatikan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban ini adalah : Semua Transaksi Belanja Barang, Honorarium bulanan, maupun transaksi penyaluran dana dari PPK kepada PPS selalu dibuat tanda terima resmi/sah (bermaterai secukupnya) dari pihak yang menerima kepada pihak yang menyerahkan; Semua transaksi pener...

Dalam Dipa KPU Tahun 2014, terdapat penambahan belanja sewa kendaraan roda dua untuk PPK selama 9 bulan. Untuk melengkapi dan melakukan Pembinaan SPJ Sekretariat PPK, Berikut contoh Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Dua untuk PPK. Silahkan download : 1. Perjanjian Sewa lengkap (pdf) 2. Perjanjian Sewa (Docx-2010) 3. Bukti Tanda Terima (Docx-2010) Semoga bermanfaat.

Bagi teman-teman Bendahara Pengeluaran, tentu sudah menjadi kewajiban pokok untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dalam suatu catatan pembukuan tersendiri. Kalo ga percaya, buka aja PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara. Terus, bagaimana cara pencatatan dan pembukuan atas transaksi-transaksi pengeluaran uang negara? Sesuai dengan PMK No. 73 Tahun 2008 dan Perdirjen Perbendaharaan No 47 Tahun 2009 setiap Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan Pembukuan dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uangnya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).  Biar gampang ngerjainnya, siapa tau Aplikasi BKU sederhana ini dapat memudahkan teman-teman dalam menyusun BKU nya masing-masing. Aplikasinya saya beri nama PREMIRE BKU.  Berikut tampilannya! PREMIRE BKU versi 7.0.1 ini dibuat dengan menggunakan Excel 2010, bukannya sok hebat make Office 2010, tapi memang adanya cuman itu waktu dikasih sama kantor isinya uda...

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan dan Pembukuan atas transaksi Belanja ATK. (PPh Pasal 22 dan PPN) Contoh kasus: Tanggal 5 November 2013, KPU Kab. Ceurape Weuk Sen membeli ATK pada CV PREMIRE (NPWP/NPPKP : 02.123.4.567.8-912.000) senilai Rp 4.730.000,- Penghitungan Pajaknya: Belanja barang senilai Rp 4.730.000,- Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 100/110  x Rp 4.730.000,-   =  Rp   4.300.000,- PPN yang harus dipungut : 10%  x  Rp 4.300.000,-    =  Rp     430.000,- PPh Psl 22 yg harus dipungut : 1,5%  x  Rp 4.300.000,-   =  Rp         64.500,- Catatan : ## Apabila rekanan/toko belum mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 100% lebih tinggi, yaitu menjadi 200% x Rp 1.5% x Rp  4.300.000,-  Rp 129.000,- ## Pembelian ATK sebesar 1.000.000,- kebawah tidak dikenakan PPN ataupun PPh Pasal 2...

Ditulis oleh: Razali